Manusia sudah mulai merubah kondisi lingkungan bumi sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pada permulaan zaman sejarah, manusia menggunakan alat-alat sederhana untuk berburu dan berkumpul, dan kemudian menggunakan alat yang lebih kompleks ketika sumber daya alam bisa dieksplotasi. Akhirnya terjadi kepunahan suatu tumbuhan, hewan dan bahan mineral yang terkandung di dalam bumi akibat tindakan eksploitasi yang berlebihan dan tidak memperhatikan kondisi perubahan alam yang akan terjadi setelah tindakan eksploitasi selesai dilakukan.

Perubahan sosial dalam peradaban manusia dari masyarakat primitif (tak berbudaya) menjadi masyarakat agraris dan kemudian saat ini mencoba untuk menjadi masyarakat industrialis, telah memaksa eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) secara besar-besaran diseluruh belahan bumi Indonesia. Eksploitasi tersebut telah mengorbankan jutaan hektar hutan tropis Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (mega biodiversity).

Hutan tropis Indonesia selama lebih dari setengah abad (pasca kemerdekaan), telah dikuras secara besar-besaran demi kelancaran proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya kegiatan eksploitasi ini hanya mensejahterakan segelintir orang saja (cukong kayu, penyelundup, dan oknum aparat). Masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan hanya mendapatkan ekses negatif yang menimbulkan penderitaan. Hilangnya keanekaragaman hayati dan timbulnya bencana alam berupa banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan merupakan konsekuensi yang harus diterima masyarakat akibat pengelolan alam dan lingkungan hidup yang tidak berasaskan kelestarian.
- - - - - - -

Tidak dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat terciptanya pembangunan atas nama kesejahteraan yang telah mengorbankan berjuta-juta hektar hutan tropis Indonesia. Peran serta aktif masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, mutlak diperlukan agar dapat menciptakan eksploitasi SDA yang terkontrol dan mampu menghasilkan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan, maka bullshit hutan Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika peran masyarakat masih hanya sebagai penonton, dapat dipastikan kerusakan hutan Indonesia akan semakin menjadi-jadi dan penderitaan masyarakat pun juga akan semakin menjadi-jadi pula.

Jika bencana alam yang diakibatkan oleh eksploitasi secara besar-besaran terjadi, maka masyarakatlah yang pertama kali akan mendapatkan dampak bencana alam tersebut. Perkembangan terakhir yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera yaitu, Provinsi Jambi dan Riau merupakan wilayah “kubangan” pada musim hujan dan juga merupakan wilayah “knalpot” pada musim panas. Selain dua Propinsi tadi, Sumatera Utara merupakan calon penerima gelar sebagai wilayah “kubangan dan knalpot”. Jika Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten serta segenap stake holder dan decisión maker tidak segera berbenah diri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang potensial diajak sebagai mitra dalam menekan semakin tingginya laju kerusakan hutan di Propinsi ini, maka dapat diprediksi bahwa 5 tahun ke depan, Sumatera Utara pasti akan memperoleh gelar sebagai wilayah “kubangan dan knalpot”.

Kemudian di Pulau Kalimantan berdasarkan perkembangan terbaru, Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur ternyata 75 persen daratannya telah berubah menjadi wilayah “danau pasang surut” yang entah kapan surutnya. Sudah lebih dari 2 minggu, masyarakat di Kabupaten yang pernah menjadi salah satu Kerajaan yang disegani di Asia ini harus mengungsi ke tempat-tempat yang tinggi dan tidak terendam air. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang harus mengungsi ke luar Kabupaten.
- - - - - - -

Apa yang salah…??? Ternyata selama ini pola dan konsep kegiatan eksploitasi yang dilakukan di negara ini hanya memandang kebutuhan manusia Indonesia yang ada sekarang. Padahal seharusnya semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan dalam pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Hal ini merupakan asas kelestarian yang lebih popular dengan istilah SFM (Sustainable Forest Management). Pengelolaan yang demikian juga sejalan dengan istilah konservasi.

Segala macam kegiatan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan alam dan hasil-hasilnya harus selalu bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menciptakan kemakmuran tersebut, maka masyarakat sudah seharusnya dilibatkan agar memiliki senses of belonging terhadap lingkungan alamnya. Dalam Bab III dan IV Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, posisi masyarakat sudah sangat jelas dengan pengaturan hak, kewajiban dan peran sertanya. Dalam Bab X UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga telah diatur bagaimana seharusnya peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan.

Namun sayangnya sampai saat ini masyarakat belum bisa mengambil peranannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya kebijakan lokal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak memfasilitasi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam semua aspek pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Sudah menjadi kenyataan bahwa masyarakat cenderung sebagai penonton dan bisa juga sebagai korban dari eksploitasi SDA yang berlangsung di lingkungannya.

Jika hal ini tidak segera dibenahi oleh Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu yang bertugas selama periode 2004-2009 ini, maka dikhawatirkan bangsa Indonesia akan sangat serius menghadapi masalah perpecahan bangsa akibat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sudah berada pada level paling bawah sehingga mengakibatkan tidak adanya sense of belonging terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Melihat kenyataan yang bukan sekedar fenomena, namun merupakan realitas dari pemaparan di atas, maka sudah saatnya seluruh komponen bangsa Indonesia berprilaku arif dalam memandang kesinambungan kehidupan di bumi dan mampu memperbaiki kondisi alam khususnya hutan dan segala isinya, dengan semangat dan jiwa baru yaitu semangat dan jiwa konservasi. Konservasi mutlak diperlukan jika manusia masih ingin menghirup udara bersih, meminum air yang bersih dan menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa.
- - - - - - -

Sudah sangat banyak konsep pengelolaan SDA yang berasaskan kelestarian ditawarkan oleh para ahli yang kompeten di bidang ini. Tinggal bagaimana pemerintah sebagai aparatur negara mau untuk merubah kesalahan kebudayaan pemerintah yang bercirikan top-bottom menjadi bottom-top dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

Satu petuah bijak dari para pendahulu kita mungkin bisa sedikit mengetuk hati nurani bangsa yang kondisi alamnya semakin hari semakin parah ini. “Manusia bisa menaklukkan kehendak siapa saja yang ada di bumi ini, namun manusia tidak bisa menaklukkan kehendak Tuhan dan menaklukkan kehendak alam”. Demikianlah kira-kira kata-kata bijak para pendahulu kita yang telah terlebih dahulu mengenal alam ini. Sedikit kalimat tersebut adalah kepedulian dari generasi sebelum kita untuk dapat meyakinkan kita bahwa bersahabat dengan alam itu sangat indah dan sangat mulia. Itu merupakan warisan berharga yang merupakan anugerah jika kita dapat memaknainya lebih mendalam. Pertanyaannya sekarang adalah : “Apa yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita…?”

Melihat warnanya

Tenang jiwaku

Suasana kehijauan yang indah

Burung rimba berkicau dan

Beterbangan bebas di dalam rimba raya

Pepohon turut bernyanyi

Menerima sentuhan sinaran sang mentari

Oh... di alam rimba damai kurasa

Segala-galanya terlukis sempurna

Di alam rimba keajaiban terpancar

Pesona di jiwa

Di rimba tiada derita, sengketa

Tiada kudengar tangisan sepi yang mengiris hati

Sang pelangi ceria

Menanti kehadiran gerimis senja

Membisikan dan menghiasi

Keindahan ciptaan Ilahi

Pulau Sumatra di Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Pulau ini merupakan bagian dari pusat keanekaragaman hayati Sundaland “Sundaland Hotspot” di Asia Tenggara, salah satu dari 25 sumber kehidupan flora dan fauna yang paling kaya sekaligus yang paling terancam di Bumi. Pusat-pusat keanekaragaman hayati ini hanya mencakup 1,4 persen dari luas planet, tapi mempunyai 60 persen keanekaragaman spesies darat. Pulau ini adalah rumah bagi lebih dari 10.000 spesies tumbuh-tumbuhan, kebanyakan berada di hutan-hutan dataran rendah. Juga merupakan satu-satunya tempat di dunia dimana gajah, badak, harimau, macan tutul, dan orangutan dapat ditemukan di tempat yang sama. Enam belas dari 210 spesies mamalia bersifat unik pada pulau ini, termasuk orangutan Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra.
Indonesia berada di episenter krisis penggundulan hutan global. Indonesia telah kehilangan sekitar 20 juta hektar hutan dari tahun 1985 sampai 1997. Sejak itu, para pakar yakin bahwa 5 juta hektar lainnya juga telah punah, akibat merajalelanya penebangan kayu ilegal bahkan di daerah-daerah yang terlindungi. Ancaman lainnya mencakup desentralisasi; perkebunan kelapa sawit; perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal; pembangunan jalan; pertambangan; dan konflik sipil. (CPEF 2002)

Hotspot Sundaland meliputi setengah bagian barat dari kepulauan Indonesia, yaitu suatu kelompok 17.000 pulau terhampar sepanjang 5.000 kilometer di katulistiwa dan terletak di antara benua Asia dan Australia. Hotspot ini mencakup beberapa pulau-pulau terbesar di dunia dan berbatasan dengan tiga hotspot lainnya: Wallacea di bagian timur, Indo-Burma di bagian barat, dan Filipina di bagian utara. Secara keseluruhan, keempat pusat lokasi ini merupakan satu dari dua konsentrasi terbesar keanekaragaman spesies darat dan air tawar di Bumi – sedangkan satu lagi terdapat di sebelah utara Amerika Selatan. Sundaland memiliki luas sekitar 1,6 juta kilometer persegi, didominasi oleh pulau Kalimantan dan Sumatera. Topografinya mencakup pegunungan tinggi, pegunungan berapi, daratan endapan, danau, rawa, dan pesisir pantai yang dangkal. Indonesia sendiri merupakan rumah bagi 10% jumlah spesies tumbuhan dunia, 12% dari semua mamalia, 17% dari semua burung, 16% dari semua reptil dan amfibia, dan 25% dari semua jenis ikan. Sundaland mempunyai enam daerah burung endemis, bersamaan dengan 15.000 spesies tumbuhan endemis, 139 spesies burung endemis, 115 spesies mamalia endemis, 268 spesies reptil endemis, dan 280 spesies ikan air tawar endemis. (CPEF 2001)

CPEF 2002, Pusat Lokasi Keanekaragaman Hayati Sundaland
CPEF 2001, Ekosistem hutan sumatera dalam hot spot keanekaragaman hayati sundaland

Segala macam kegiatan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan alam dan hasil-hasilnya selalu bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menciptakan kemakmuran tersebut, maka masyarakat sudah seharusnya dilibatkan agar memiliki senses of belonging terhadap lingkungan alamnya. Dalam Bab III dan IV Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, posisi masyarakat sudah sangat jelas dengan pengaturan hak, kewajiban dan peran sertanya. Dalam Bab X UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga telah diatur bagaimana seharusnya peran serta masyarakat dalam bidang kehutanan.

Namun sayangnya sampai saat ini masyarakat belum bisa mengambil peranannya sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini terjadi karena dalam prakteknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memfasilitasi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam semua aspek pengelolaan SDA dan lingkungan hidup. Sudah menjadi kenyataan bahwa masyarakat cenderung sebagai penonton dan bisa juga sebagai korban dari eksploitasi SDA yang berlangsung di lingkungannya.

Jika hal ini tidak segera dibenahi oleh pemerintahan baru periode 2004-2009 yang akan datang, maka dikhawatirkan bangsa Indonesia akan sangat serius menghadapi masalah perpecahan bangsa akibat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sudah berada pada level paling bawah sehingga mengakibatkan tidak adanya sense of belonging terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Sudah sangat banyak konsep pengelolaan SDA yang berasaskan kelestarian ditawarkan oleh para ahli yang kompeten di bidang ini. Tinggal bagaimana pemerintah sebagai aparatur negara mau untuk merobah kesalahan kebudayaan pemerintah yang bercirikan top-bottom menjadi bottom-top dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

Manusia sudah mulai merubah kondisi lingkungan bumi sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Pada permulaan zaman sejarah, manusia menggunakan alat-alat sederhana untuk berburu dan berkumpul, dan kemudian menggunakan alat yang lebih kompleks ketika sumber daya alam bisa dieksplotasi. Akhirnya terjadi kepunahan suatu tumbuhan, hewan dan bahan mineral yang terkandung di dalam bumi akibat tindakan eksploitasi yang berlebihan dan tidak memperhatikan kondisi perubahan alam yang akan terjadi setelah tindakan eksploitasi selesai dilakukan.

Satu petuah bijak dari para pendahulu kita mungkin bisa sedikit mengetuk hati nurani bangsa yang kondisi alamnya semakin hari semakin parah ini. "Manusia bisa menaklukkan kehendak siapa saja yang ada di bumi ini, namun manusia tidak bisa menaklukkan kehendak Tuhan dan menaklukkan kehendak alam". Demikianlah kira-kira kata-kata bijak para pendahulu kita yang telah terlebih dahulu mengenal alam ini. Sedikit kalimat tersebut adalah kepedulian dari generasi sebelum kita untuk dapat meyakinkan kita bahwa bersahabat dengan alam itu sangat indah dan sangat mulia. Itu merupakan warisan berharga yang merupakan anugerah jika kita dapat memaknainya lebih mendalam. Pertanyaannya sekarang adalah : "Apa yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita…?"







ACUAN PUSTAKA

Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara II. 2002. Buku Informasi Kawasan Konservasi di Sumatera Utara. BKSDA SU II, Medan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Zain, S.A. 1998. Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat. Rineka Cipta, Jakarta

Derah ini memiliki batas - batas wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:
Batas timur : Medang Deras dengan Kab. Asahan
Batas Barat : Kec. Tanjung Beringin dengan Kab. Deli Serdang
Batas Utara : Selat Malaka dengan Desa Pekan Bandar Khalipah
Batas selatan : Desa juhar

Kawasan hutan mangrove yang ada terbagi dalam dua bentuk yaitu hutan tanaman dan hutan alam dengan luas hutan alam lebih kukrang 438 Ha dan luas hutan tanaman lebih kurang 138 Ha. Kegiatan penanaman dilakukan oleh kelompok tani masyarakat setempat. Kelompok tani yang ada yaitu Bela Nusa, Bajayu-B, Selancar Satu dan Selancar Dua.

Lokasi hutan manggrove berada pada ketinggian 1-3 mdpl, untuk jenis-jenis yang dominan di hutan manggrove ini adalah Rhizopora apiculata untuk hutan alam dan jenis api-api (Avicennia sp) untuk hutan tanaman. Secara khusus sebagian besar hutan bakau atau hutan manggrove terdiri dari Rhizopora apiculata dan Rhizopora mucronata. Demikian halnya dengan hutan mangrove yang ada di desa kayu besar terdiri dari jenis-jenis yang tersebut di atas yang masih sangat muda dimana 70 % kawasan adalah areal permudaan antara 7-8 tahun dan 30 %-nya adalah hutan alami sehingga secara umum jika di lihat dari komposisi tegakan masih didominasi oleh jenis pioner yang ada juga terdiri dari Avicennia yang berasosiasi dengan Sonneratia spp dan Nypa fructicans. Untuk sistem pengelolaan hutan manggrove, rencana pengelolaan ke depan adalah dengan menggunakan sistem empang parit, dengan tujuan selain mendapatkan kayu juga mendapatkan hutan, dalam sistem ini juga diusahakan agar semua jenis tidak bersifat dominansi.

Hutan manggrove adalah daerah asuhan yang sangat penting dan habitat bagi berbagai organisme laut, termasuk jenis yang tinggi nilai ekonominya seperti ikan dan udang. Hutan manggrove di Desa Bandar Khalipah banyak yang digunakan sebagi daerah tambak oleh penduduk sekitar maupun oleh penduduk dari luar desa. Indonesia memiliki hutan menggrove yang terluas di dunia yang diperkirakan luas kawasannya 3.806.119 ha dengan sebaran terluas terdapat di propinsi Irian Jaya. Ada 5 faktor yang mempengaruhi zonansi manggrove di kawasan pantai tertentu antara lain :

1. gelombang; yang menentukan frekuansi tergenang
2. Salinitas; yang berkaitan dengan hubungan osmosis manggrove
3. Substrat; yang berkaitan dengan struktur tanah
4. Pengaruh darat seperti aliran air masuk dan rembesan air tawar
5. Keterbukaan terhadap gelombang yang menentukan jumlah substrat yang dapat dimanfaatkan.

Kawasan hutan manggrove Bandar Khalipah memiliki tipe air pasang semi diurnal atau air pasang dua kali sehari yaitu dua kali pasang naik dan dua kali pasang surut yang terjadi pada pagi dan sore hari.